create a web page

PETUNJUK PERMOHONAN PERMINTAAN DATA

1. Persyaratan
1. Pemohon Data mengajukan permohonan data dan informasi yang     ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
2. Data yang diminta bukan data yang termasuk dalam kategori informasi     publik yang dikecualikan bersifat rahasia;
3. Pemohon Data harus membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku     apabila data dan informasi yang diminta termasuk ke dalam data dan     informasi yang dikenai tarif PNBP.

2. Pelaksanaan Pelayanan
1. Pemohon data membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data     dan Teknologi Informasi yang berisikan permohonan permintaan data,     diisikan dengan data dan informasi yang dibutuhkan serta tujuan     penggunaan dari data yang dimaksudkan;
2. Surat permohonan data diterima oleh unit kesekretariatan Pusat Data dan     Teknologi Informasi untuk disampaikan kepada Kepala Pusat Data dan     Teknologi Informasi;
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi mendisposisikan surat     permohonan data kepada bidang terkait.
4. Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur selaku     unit layanan dibawah Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur     menerima disposisi surat permohonan data;
5. Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur akan     melakukan pemeriksaan terkait ketersediaan data :
a. Jika data yang diminta tersedia, Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan     Informasi Infrastruktur akan menyiapkan data yang dimiliki, kemudian     melakukan pengecekan apakah data tersebut dikenakan tarif PNBP atau     tidak. Jika data tersebut merupakan data yang dikenakan tarif PNBP     maka pemohon data harus membayar biaya PNBP sesuai tarif yang berlaku     (PP No. 38 th. 2012) akan tetapi jika data tersebut menjadi public domain     maka data akan diberikan secara cuma-cuma dengan menandatangani     form NDA, Tanda bukti penyerahan informasi publik, formulir permohonan     informasi, tanda terima data dan surat pernyataan kerahasiaan data;     Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur juga     mempersiapkan surat penyerahan data yang ditandatangani oleh Kepala     Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tahapan ini membutuhkan waktu 1 hari     kerja.
b. Jika data yang diminta tidak tersedia, bagi pengguna di lingkungan     internal Kementerian PUPR akan dibantu untuk mencari data yang     dibutuhkan ke pihak terkait di luar Kementerian PUPR, apabila data tetap     tidak tersedia, Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi     Infrastruktur menginformasikan hal tersebut kepada pemohon data. Proses     ini membutuhkan waktu 2 hari kerja.
c. Jika data yang dibutuhkan terdapat di K/L/I lain maka Subbidang Integrasi     dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur akan menyiapkan surat     pengantar permohonan data ditujukan kepada instansi terkait yang     ditandatangani oleh Kepala Pusdatin, membutuhkan waktu 5 hari kerja     dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal sebagai laporan. Setelah     menerima data yang dibutuhkan, Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan     Informasi Infrastruktur akan melaksanakan tahapan sesuai dengan yang     ada pada poin (a). Waktu yang dibutuhkan dalam tahapan ini adalah 3     hari kerja.
d. Jika data yang diminta tersedia namun membutuhkan proses pengolahan     maka Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur     menginformasikan ke pemohon data dan waktu yang dibutuhkan dalam     tahapan ini adalah 7 hari kerja;
6. Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur     menyerahkan data kepada pemohon data dan meminta untuk mengisi     survey kepuasan pelanggan serta menginformasikan kepada pemohon data     untuk menyampaikan feedback hasil penggunaan data kepada Pusat Data     dan Teknologi Informasi sesuai dengan poin yang terdapat dalam form     NDA. 

3. Kondisi Khusus

1. Permintaan data dan informasi yang bersifat mendesak atau permintaan     pejabat tinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau     Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat dilayani tanpa     mengajukan surat permohonan, dengan sepengetahuan Kepala Pusdatin;
2. Pengaduan/masukan dari pengguna layanan oleh pelaksana pelayanan     diagendakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Data     dan Peta Informasi Infrastruktur sebagai pimpinan unit pelayanan;
3. Kepala Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur mengkoordinasikan     permasalahan pengaduan/masukan kepada Kepala Subbidang Integrasi     dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur untuk ditindaklanjuti;
4. Pejabat dimaksud dalam Point 2 selanjutnya bersama dengan staf terkait     menganalisis serta memformulasikan alternatif pemecahan masalah, untuk     selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit pelayanan;
5. Pimpinan unit pelayanan merumuskan kebijakan penanganan masalah,     untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada unit pelayanan/instansi     terkait 

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat